Sri Mulyani Ajak Kepala Daerah Kreatif dan Inovatif dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah

Sri Mulyani Ajak Kepala Daerah Kreatif dan Inovatif dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengadakan seruan tegas kepada para kepala daerah agar berani berinovasi dalam hal pembiayaan pembangunan daerah masing-masing. Pernyataannya ini merespons kebutuhan mendesak untuk tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Sri Mulyani, dengan hanya mengandalkan kedua sumber dana tersebut, percepatan pembangunan infrastruktur akan terhambat.

Berbicara di hadapan para kepala daerah dalam acara Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada Minggu, 23 Februari 2025, Sri Mulyani menyampaikan, "Sekarang kepala daerah harus kreatif. Harus berani berinovasi. Karena kalau sekadar ngandalin APBD dan APBN nda bisa. Pembangunan infrastruktur bakal jalan lambat."

Sri Mulyani mengemukakan bahwa kepala daerah perlu mempertimbangkan berbagai skema pembiayaan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pembangunan infrastruktur kian kompleks dan menuntut kreativitas dalam pembiayaan untuk menjaga laju pembangunan yang diinginkan. "Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget," jelasnya.

Ia menuturkan bahwa sektor-sektor seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit bahkan dapat diarahkan untuk dibiayai oleh pihak swasta dengan memanfaatkan instrumen pembiayaan yang lebih kreatif. "Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif," tambah Sri Mulyani.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berupaya memfasilitasi kreativitas ini dengan berbagai instrumen pembiayaan. “Pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan oleh daerah meski jumlah APBD-nya terbatas asal mau berinovasi,” katanya. Namun, hal ini menuntut komitmen serta keahlian khusus dalam bidang keuangan dari para pemangku kepentingan.

Untuk daerah yang merasa kurang yakin dalam mengimplementasikan konsep pembiayaan inovatif ini, Sri Mulyani menyarankan para pejabat daerah untuk berkonsultasi dengan Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta aparat penegak hukum terkait. Hal ini penting agar pelaksanaan dapat sejalan dengan regulasi yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko hukum. "Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja," ia menekankan.

Sri Mulyani berharap acara retret tersebut dapat menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk bertukar pikiran dan menemukan peluang kolaborasi dalam penggunaan instrumen pembiayaan yang tersedia. "Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, menggunakan keuangan baik APBD dan APBN, keuangan negara secara baik sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia," tandasnya.

Poin penting yang diusung Sri Mulyani adalah perlunya setiap daerah untuk tidak bergantung sepenuhnya pada dana pusat. Langkah inovasi dalam skema pembiayaan ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan daerah yang lebih cepat dan efektif. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan infrastruktur, tetapi juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini menuntut pemikiran kreatif dari para kepala daerah, dan diharapkan menjadi dorongan kuat bagi mereka untuk menghasilkan ide-ide baru yang berpotensi mengubah wajah pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Kolaborasi antar daerah, pusat, dan sektor swasta menjadi aspek penting guna merealisasikan pembiayaan efektif yang sudah digaungkan oleh Sri Mulyani.