Proyek Tol Kediri sampai Tulungagung: Pembebasan Tanah Masih Tersendat, Apa Penyebabnya?
JAKARTA - Proyek pembangunan Tol Kediri-Tulungagung, yang juga dikenal sebagai Tol Ki Agung, menghadapi berbagai tantangan terutama dalam pembebasan lahan. Proyek ini mendapat perhatian besar mengingat tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas, khususnya menuju Bandara Dhoho di Kediri. Namun, kendala terkait pembebasan tanah di wilayah Tulungagung menjadi hambatan signifikan yang memengaruhi kelancaran proyek ini.
Prioritaskan Akses Bandara
PT Surya Sapta Agung Tol (SSAT) selaku pemrakarsa proyek ini memilih untuk memprioritaskan penyelesaian ruas tol yang mengarah langsung ke bandara. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri, Yulianto Dwi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa fokus proyek saat ini adalah pengembangan akses tol yang menghubungkan dengan Bandara Dhoho. "Info terakhir pihak BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) yang jadi prioritas saat ini adalah pembangunan tol akses bandara," ujarnya.
Keputusan ini berarti bahwa pembebasan tanah untuk wilayah Tulungagung perlu dijadwalkan ulang atau bahkan ditunda. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mengoptimalkan ketersediaan sumber daya dan waktu dalam menyelesaikan tahap penting proyek.
Kendala di Lapangan
Pembebasan lahan di Tulungagung secara keseluruhan ditunda sementara waktu. "Bisa diartikan (pembebasannya) diberhentikan dulu," terang Yulianto lebih lanjut. Keputusan tersebut berdampak pada daerah-daerah yang dilintasi jalur tol, di mana pekerjaan harus dihentikan untuk menjaga kelancaran proyek utama.
Sementara itu, di Kabupaten Kediri terdapat 1.548 bidang tanah terdampak proyek tol yang tersebar di Kecamatan Semen dan Mojo. Rinciannya, 1.082 bidang berada di Kecamatan Mojo yang mencakup 15 desa, sedangkan 466 bidang tanah berlokasi di Kecamatan Semen dengan cakupan lima desa.
Di wilayah Kecamatan Semen, proses pemberkasan dan pembayaran telah mencapai kemajuan, meski belum semuanya selesai. Sedikitnya, 134 bidang tanah di Desa Semen dan Desa Bobang sudah berhasil dibebaskan. Namun, di Kecamatan Mojo, ribuan bidang tanah masih dalam tahap awal pemberkasan tanpa satupun yang telah dibebaskan.
Proses Valuasi Tanah Terhenti
Tahap penilaian atau appraisal yang penting untuk menentukan nilai ganti rugi untuk tanah terdampak di Tulungagung juga terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. "Untuk tahap appraisal (penaksiran harga tanah), dihentikan dulu seperti ruas Tulungagung," jelas Yulianto. Ini menambah panjang daftar tantangan yang harus diatasi oleh pihak terkait.
Yulianto berharap agar nilai tanah yang sudah ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di wilayah Kediri dapat segera dibayarkan. "Nilai (harga tanah) sudah kadung keluar. Masyarakat sudah mengharap (pencairan ganti rugi)," tambahnya, menunjukkan tingginya harapan masyarakat lokal terhadap keberlanjutan proyek dan pencairan ganti rugi.
Permasalahan Ganti Rugi
Selain itu, tantangan lain juga melibatkan perselisihan mengenai nilai ganti rugi. Di Desa Tiron, Banyakan, terdapat setidaknya tiga bidang tanah yang masih belum dieksekusi karena penghuninya menolak harga yang ditawarkan oleh KJPP. Situasi ini sempat memanas ketika Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri melakukan eksekusi terhadap sembilan bidang tanah, yang kemudian mendapatkan protes keras dari pemilik tanah.
Meski berbagai kendala terus menghantui, proyek Tol Kediri-Tulungagung tetap dianggap sebagai terobosan penting untuk kemajuan infrastruktur wilayah. Diharapkan, solusi terkait pembebasan lahan dan nilai ganti rugi dapat segera ditemukan agar proyek ini dapat membawa manfaat optimal bagi masyarakat setempat.
Pembebasan lahan tentunya menjadi tantangan utama dalam proyek besar seperti ini, namun dengan komunikasi yang intensif dan solusi yang tepat, halangan ini diharapkan bisa diselesaikan secepatnya. Semua pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan, diharapkan bekerja sama demi kelancaran pembangunan tol yang akan meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian wilayah tersebut.
Rekomendasi
