Sri Mulyani dan Bahlil Sepakat Tukar Data Migas dan Tambang
JAKARTA - Upaya memperkuat penerimaan negara dari sektor strategis migas dan pertambangan terus dilakukan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sepakat menjalin kerja sama yang menitikberatkan pada pertukaran data dan perbaikan tata kelola.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Minerba dan SKK Migas. Langkah ini diambil untuk memastikan potensi pendapatan negara dari sumber daya alam bisa dioptimalkan secara berkelanjutan.
“Kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, pemanfaatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk proses perizinan usaha pertambangan, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi dalam penyusunan kontrak dan skema bagi hasil migas,” ujar Sri Mulyani melalui keterangan resmi.
Baca Juga
Fokus pada Tata Kelola dan Efisiensi Sektor Energi
Pertemuan antara Sri Mulyani dan Bahlil di kantor Kementerian Keuangan membahas langkah konkret untuk memperkuat efisiensi dan pengawasan di sektor migas serta pertambangan. Menkeu menegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci dalam menjaga fondasi fiskal yang kuat dan memastikan manfaat sumber daya alam dirasakan masyarakat.
Keduanya sepakat bahwa sinergi ini akan membantu pengelolaan subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran, sekaligus meningkatkan akurasi penerimaan negara dari aktivitas pertambangan dan migas.
“Perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk memperkuat fondasi fiskal dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegas Sri Mulyani.
Bahlil menambahkan, capaian sementara lifting minyak pada Rabu, 30 Juli 2025 sudah mencapai 608 ribu barel per hari (bph), melampaui target APBN sebesar 605 ribu bph. Meski bukan angka akumulatif bulan Juli 2025, pencapaian ini menjadi tonggak keberhasilan baru dalam produksi minyak nasional.
Mendorong Penerimaan Negara Lebih Stabil
Sinergi pertukaran data ini diharapkan mampu memberikan dasar pengawasan dan analisis yang lebih solid. Dengan integrasi data antara DJP, Minerba, dan SKK Migas, pemerintah dapat lebih cepat mendeteksi potensi kehilangan penerimaan, memperketat pemantauan produksi, serta mengoptimalkan skema bagi hasil migas.
Sri Mulyani optimistis kolaborasi ini akan membantu menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi global, sementara Bahlil menekankan pentingnya langkah ini untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan akuntabel.
Kerja sama lintas kementerian ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju tata kelola sektor energi dan pertambangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berkontribusi besar terhadap APBN.
Rekomendasi
