Prabowo Instruksikan Semua Warga Punya Rekening Bank, GovTech Diluncurkan Agustus 2025
JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto memerintahkan seluruh warga Indonesia untuk segera memiliki rekening bank sebagai langkah awal dalam penerapan sistem Government Technology (GovTech). Kebijakan ini diumumkan dalam rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kepala DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa rekening bank ini akan menjadi instrumen utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke masyarakat.
"Presiden tadi merintahkan juga untuk segera dikerjakan agar semua penduduk kita, keluarga itu dapat punya bank account. Karena memang Januari (2026) kita akan mulai ngetes mengenai GovTech ini dengan bantuan sosial langsung. Sehingga target bisa tercapai," ujar Luhut.
Baca Juga
GovTech Diluncurkan pada 17 Agustus 2025
Prabowo berencana meluncurkan sistem GovTech pada 17 Agustus 2025 sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Program ini bertujuan menyatukan berbagai aplikasi layanan publik di kementerian dan lembaga guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan.
"Presiden 17 Agustus (2025) ingin meresmikan atau launching nanti program Government Technology. Ini yang akan nanti menyatukan semua aplikasi yang ada di kementerian dan lembaga. Sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi," ungkap Luhut.
GovTech dirancang sebagai sistem terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang akan mempermudah masyarakat mengakses layanan publik. Selain menyalurkan bansos, platform ini juga diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi di berbagai sektor pemerintahan.
Efisiensi Anggaran dan Pencegahan Korupsi
Salah satu manfaat utama dari implementasi GovTech adalah efisiensi anggaran negara. Luhut memperkirakan bahwa sistem ini dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun per tahun, dengan potensi penghematan yang terus bertambah dalam jangka panjang.
Dengan digitalisasi layanan pemerintahan, diharapkan berbagai praktik birokrasi yang berpotensi membuka celah korupsi bisa diminimalkan. GovTech akan menjadi langkah besar dalam reformasi digital di Indonesia, sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo untuk menciptakan tata kelola negara yang lebih transparan dan efisien.
Kebijakan ini mendapat perhatian luas, terutama dalam upaya pemerintah mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Dengan setiap warga memiliki rekening bank, distribusi bantuan sosial dan layanan publik lainnya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan persiapan agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai target, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal.
Rekomendasi
